Katalog Buku Desa Permendagri 47 Tahun 2017

KATALOG BUKU ADMINISTRASI DESA TERBARU

DOWNLOAD  KATALOG BUKU DESA

Info & Order Hub:HILMAN HAKIEMHP : 082316355558e-mail : gkmdesa@gmail.com

Read More

Buku Pedoman Umum Penyelenggara Pemerintah Desa

APAKAH BAPAK/IBU KADES SUDAH TAHU BAGAIMANA CARA mengelola keuangan desa?, mengelola administrasi desa?,... pengadaan barang/jasa desa?,... membina dan memberdayakan masyarakat desa?,... mencairkan dana desa?,... DAN BAGAIMANA CARA menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai peraturan perundangan yang berlaku?.

Ingin Tahu Caranya? Temukan Pada Buku Ini...

ISI, SPESIFIKASI, DAN HARGA BUKU

PESAN SEKARANG STOK TERBATAS!!!

Buku ini berisi pedoman bagi para Kepala Desa untuk:

1.      Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa, dan Anggaran Pendapatan & Belanja (APB) Desa yang merupakan persyaratan pencairan Dana Desa.

2.      Mencairkan Dana Desa setelah APB Desa disahkan

3.      Mengelola Keuangan Desa secara baik

4.      Mengelola Administrasi Desa 

5.      Pengadaan Barang/Jasa di desa

6.      Membina dan Memberdayakan Masyarakat Desa

7.      Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku: 

Dilengkapi Dengan:

·            UU No. 6 Tahun 2014 : Tentang Desa

·            PENJELASAN ATAS UU No. 6 Tahun 2014 : Tentang Desa

·            PP No. 43 TAHUN 2014: Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

·            PENJELASAN PP No. 43 TAHUN 2014:Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

·            PP No. 60 Tahun 2014 : Tentang Dana Desa Berasal Dari APBN

·            PENJELASAN ATAS PP No. 60 Tahun 2014 : Tentang Dana Desa Berasal Dari APBN  

·            PP No. 22 TAHUN 2015 : Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN

·            PENJELASAN ATAS PP No. 22 Tahun 2015 : Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN

·            PERMENDAGRI No. 111, Tahun 2014 : Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa

·            PERMENDAGRI No. 112, Tahun 2014 : Tentang Pemilihan Kepala Desa

·            PERMENDAGRI No. 113, Tahun 2014 : Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

·            PERMENDAGRI No. 114, Tahun 2014 : Tentang Pedoman Pembangunan Desa

·            PERMENDESA PDTT No. 1, Tahun 2015 : Tentang Pedoman Kewenangan Asal-Usul Desa

·            PERMENDESA PDTT No. 2, Tahun 2015 : Tentang Pedoman Musyawarah Desa

·            PERMENDESA PDTT No. 3, Tahun 2015 : Tentang Pendampingan Desa

·            PERMENDESA PDTT No. 4, Tahun 2015 : Tentang Badan Usaha Milik Desa

·            PERMENDESA PDTT No. 5, Tahun 2015 : Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

·            PERKA LKPP No. 13 Tahun 2013 : Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

·            CD Aplikasi Administrasi & Keuangan Desa

·            Tokoh dan Desa Berprestasi Dari Berbagai Daerah Di Indonesia

BAGAIMANA CARA MEMESAN BUKU INI ?

1. Memesan via  SMS / WA / BBM atau via Email

Via SMS / WA / BBM: 

Caranya : SMS / WA pesanan Anda dengan format: Nama, No. Telepon/ HP, Alamat Lengkap dengan Kode Pos, Judul Buku, Jumlah Buku, ke HP/WA 0823 1635 5558

Via Email 

Caranya : Kirim  pesanan Anda dengan format: Nama, No. Telepon/ HP, Alamat Lengkap dengan Kode Pos, Judul Buku, Jumlah Buku, via email ke gkmdesa@gmail.com

2. Pembayaran

Setelah kami beritahu total harga plus ongkos kirim, lalu Anda transfer ke Bank BRI rek. 002501008253536 atas nama HILMAN HAKIMADIN

3. Pengiriman buku

Paket buku akan kami kirimkan segera setelah kami menerima pembayaran (transfer). Waktu dan ongkos kirim disesuaikan dengan ekspedisi JNE atau POS, kecuali ke wilayah Indonesia bagian Timur.

4. Nanti Kami kirim Resi melalui SMS / WA / BBM.

5. Tunggun 2-3 hari Paket Pesanan Anda sampai di alamat Anda.

INFO DAN PEMESANAN HUBUNGI: 

Hilman Hakimadin

desaWEB.id

Hilman Hakiem

WA/HP : 0823 1635 5558

e-mail : gkmdesa@gmail.com

BUKU PENTING LAINNYA : 

BUKU PINTAR KELOLA DESA

Read More

Sistem Informasi Administrasi Desa yang terintegrasi

Software Pilihan Sistem Informasi Administrasi Desa

Salah satu ciri keberhasilan dan kemajuan desa adalah tertibnya proses administrasi dan pelayanan masyarakat, dan software sistem informasi desa memegang peranan penting tersebut. Betapa tidak, hadirnya salah satu aplikasi sistem informasi manajemen ini dapat membuat proses pelayanan masyarakat menjadi lebih cepat, lebih tertib dan lebih rapih. Contohnya saja proses pendataan penduduk, inventarisir data atau bahkan keperluan surat menyurat menjadi lebih mudah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dari sistem informasi ini. Namun sayangnya kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan teknologi ini belum sepenuhnya dinikmati setiap desa secara merata. Secara umum memang karena faktor geografis, desa terpencil yang jauh dari wilayah perkotaan cenderung tak tersentuh teknologi ini dan lebih tradisional. Bahkan “desa urban” pun masih langka akan sistem informasi. Selain itu ada juga satu hal yang membuat saya sedikit miris dan “kesal” yaitu masalah pengembangansoftware sistem informasi desa yang kurang begitu populer dan open source. Kalaupun ada software informasi desa populer dan gratis tapi kenyataannya software itu tidak benar-benar gratis, ujung-ujungnya juga tetap minta donasi. Padahal seharusnya software untuk keperluan umum dan pemerintahan dikembangkan secara open source karena pada akhirnya dibuat untuk kemudahan kita-kita juga’kan? Berangkat dari kepahitan ini, saya akan mencoba berbagi info software alternatif sistem informasi administrasi desa yang gratis sehingga bisa dinikmati bersama.

SIMDESA (Sistem Informasi Manajemen Desa)

Sistem informasi sederhana ini mudah digunakan dan dapat membuat proses surat menyurat secara cepat. Anda hanya tinggal isi data saja, berbagai contoh formulir surat sudah tersedia seperti Surat keterangan pindah, Surat keterangan usaha, Surat kelahiran, Surat Kematian, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Adat Istiadat dan surat-surat lainnya. Selain itu juga bisa digunakan untuk membuat data penduduk dan keluarga serta fitur pencarian yang memudahkan. Anda dapat mencoba aplikasi ini, silahkan download di sini, lihat link compressed (zip).

PANDUK – Sistem Informasi Pendataan Penduduk

Sesuai dengan namanya, aplikasi ini memiliki fungsi utama untuk menertibkan pendataan penduduk menjadi lebih teratur namun praktis dan mudah dipakai. Selain itu fitur di dalamnya cukup lengkap baik untuk digunakan dalam pendataan penduduk tingkat desa dan kelurahan, bahkan untuk pendataan penduduk tingkat kecamatan atau kabupaten. Detail data pendudukpun disajikan secara lengkap dari mulai nomor identitas dan KTP hingga kartu KK. Selain itu tersedia pula fitur Report KTP, Report annggota keluarga hingga Report Desa dan Kecamatan. Bagi yang tertarik silahkan Download Panduk.

Population v 2.0.10 (2014)

Sama seperti sebelumnya, Population adalah aplikasi untuk pendataan penduduk di wilayah desa. Aplikasi ini dibuat mengingat masih terbatasnya pendataan penduduk secara detail karena dewasa ini migrasi dan penyebaran penduduk cenderung cepat sehingga menuntut pendataan penduduk yang akurat. Fitur yang ditawarkan program ini cukup lengkap dari mulai Foto penduduk, print & preview data, Export & Import data ke Excel, Deteksi usia sesuai KTP, serta Backup n Restore data. Selain itu, karean terdapat deteksi usia maka aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mengetahui jumlah usia DPS (data pemilih sementara). Untuk informasi lebih lanjut dan mendapatkan software ini silahkan kunjungi halaman ini.

Sistem Informasi Pemerintahan Desa – SIPEDE

SiPeDe berguna dalam memudahkan proses automatisasi administrasi tingkat desa dengan cakupan kerja yang lengkap berdasarkan unit kerja tertentu. Maksudnya software ini mampu menghandle begitu banyak bidang kerja secara sistematis. Contohnya untuk KAUR pemerintahan terdiri dari Data keputusan desa, inventaris desa, data aparat desa, agenda surat masuk dan keluar dan buku ekspedisi; untuk KAUR kemasyarakatan terdiri dari Pendataan penduduk, surat keterangan, inventaris tanah gedung dan bangunan serta inventaris ruangan; KAUR pembangunan meliputi Rencana dan kegiatan pembangunan, investasi proyek, buku kader pembangunan dan lain-lain. Untuk mendapatkan program sistem informasi ini Anda terlebih dahulu harus mengisi formulir isian data desa, nantinya tim sipede akan datang ke desa Anda. Formulir dan info lebih lanjut kunjungi Belitungsource.

Birokrasi Maya

Birokrasi Maya adalah alternatif sistem informasi desa lainnya yg layak mendapat perhatian. Program ini mempermudah kinerja pemerintah desa dalam hal administrasi kependudukan, keuangan, arsip, maupun pelayanan masyarakat. versi terbaru program ini adalah birokrasimaya 3.0 Anda dapat mendapatkannya pada http://birokrasimaya.com. Atau altenatif lain silahkan coba dulu birokrasi maya v2.0.

Mudah-mudahan beberapa alternatif sistem informasi desa di atas dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada tambahan informasi serupa silahkan sumbang infonya pada kolom komentar untuk ditambahkan di kemudian hari.

Read More

Papan Monografi dan Profil Desa

1. PAPAN PROFIL DESA 

Manfaat Papan Profil Desa :

Sarana Pendorong Untuk Menjadi Desa Swasembada

2. PAPAN MONOGRAFI DESA

Manfaat Papan Monografi :

Sarana Untuk Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Efektif & Efisien

Manfaat Lainnya:

1. Papan profil desa untuk menyajikan data dasar keluarga, potensi desa dan tingkat perkembangan desa. Data profil desa ini perlu didayagunakan untuk mendorong perkembangan desa swadaya dan swakarsa menjadi desa swasembada sesuai amanat Permendagri no.12 Thn. 2007
2. Papan monografi desa untuk menyajikan data administrasi pemerintahan desa secara menyeluruh, terpadu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yang meliputi data umum, data personal, data kewenangan, data keuangan dan data kelembagaan dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang efektif dan efisien sesuai Permendagri No.13 Thn. 2012. 
3. Keberadaan papan monografi dan profil desa di setiap kantor desa akan mempermudah perangkat desa memperbaharui data desa. Data desa yang update dan akurat ini sangat mendukung terhadap proses realisasi pembangunan di desa.

Judul Papan: 

Papan informasi monografi dan profil desa yang kami tawarkan terdiri dari 12 papan Judul yang sudah menjadi satu paket, yaitu :

1. Monografi Desa – 1
2. Monografi Desa – 2
3. Monografi Desa – 3
4. Monografi Desa – 4
5. Profil Desa Potensi Kelembagaan lembaga Politik
6. Profil Desa Lembaga Ekonomi
7. Profil Desa Potensi Sumber Alam Pertanian-Perkebunan-Kehutanan
8. Profil Desa Potensi Sumber Daya Alam Peternakan dan Perikanan
9. Profil Desa Potensi Sumber Daya Manusia
10. Profil Desa Potensi Sumber Daya Alam Potensi Umum
11. Profil Desa Prasarana dan Sarana Pemerintah
12. Profil Desa Prasarana dan Sarana Transfortasi

Spesifikasi :

• Terdiri dari 4 papan monografi dan 8 papan profil desa
• Ukuran masing-masing papan 120 cm x 80 cm
• Desain menarik
• Cetak full color dan warna khusus
• Bahan 1 : Triplek meranti 
• Finishing laminasi glossy
• Finishing bingkai kayu
• Finishing punggung triplek melamik warna
• Bahan 2 : Kertas Poster

Mekanisme Pembelian:

1. Pembelian papan monografi dan profil desa minimal order 60 paket. Per-paket terdiri dari 4 papan monografi dan 8 papan profil desa. Harga Franco Jakarta.
2. Pemesanan dilakukan dengan membuat surat pemesanan barang atau Purchasing Order (PO).
3. Kirim PO via email ke: gkmdesa@gmail.com
4. Saat pemesanan barang dengan membayar DP (uang muka) sebesar 50% dari nilai nominal barang. Pembayaran DP melalui transfer ke Bank BRI Rek. 002501008053536 a/n HILMAN HAKIMADIN.
5. Pelunasan sisa pembayaran dilakukan sebelum pengambilan barang.
6. Pengambilan dan Pengiriman barang menjadi tanggung jawab pembeli.
7. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan.

Garansi:

Bila terjadi kerusakan barang ketika masih di workshop maka hal ini masih menjadi tanggung jawab kami untuk memperbaikinya. Tetapi apabila kerusakan terjadi ketika barang sudah diambil pembeli maka kerusakan menjadi tangung jawab pembeli.

INFO DAN PEMESANAN HUBUNGI: 

desaWEB.id

HILMAN HAKIMADIN
HP/WA : 0823 1635 5558
e-mail : gkmdesa@gmail.com

Read More

Anggaran Dasar Apdesi

Anggaran Dasar APDESI

ANGGARAN DASAR ASOSIASI PEMERINTAH DESA SELURUH INDONESIA (APDESI)

PEMBUKAAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha, Otonomi Daerah yang telah terbentuk pada hakekatnya merupakan suatu upaya demokratisasi system pemerintahan, system pelaksanaan pembangunan dan system pelayanan masyarakatyang secara konstitusional diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar 1945 yang dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam kewenangan untuk mengatur dan kepentingan masyarakat, menurut prakarsa masyarakat dan berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang –undangan yang berlaku, Otonomi Daerah adalah sebuah agenda Nasional yang sangat penting dan strategis dalam memelihara identitas, persatuan dan kesatuan bangsa guna mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional yang berwawasan keadilan, kebenaran, makmur dan sejahtera.

Keberhasilan dalam melaksanakan Otonomi Daerah akan sangat menentukan perjalan dan nasib bangsa dan Negara di masa mendatang. Untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah diperlukan adanya suatu wadah kerjasama Pemerintah Desa yang dinamakan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia ( APDESI ) Pembentukan APDESI merupakan perwujudan amanat Undang – Undang Dasar tahun 1945 yang pelaksanaannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan misinya, Asosiasi bertujuan untuk menciptakan iklim yang kondusif terhadap pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Desa untuk memfaatkan peluang yang bersekala nasional, regional dan global guna kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan kemaslahatan masyarakat desa sesuai dengan amanat Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945. guna mewujudkan tujuan tersebut APDESI berkewajiban dan berhak menetapkan perwakilannya yang duduk memperjuangkan kepentingan desa.

Sebagai landasan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut perlu ditetapkan Konstitusi Asosiasi Pemerintah Desa Seluru Indonesia (APDESI) dengan diiiringi semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan kekuatan guna suksesnya pelaksanaan Visi dan Misi Asosiasi. Untuk memperjuangkan kepentinagan dalam menentukan kebijakan agar lebih berpihak kepada masyarakat pedesaan. Maka para Kepala Desa, Pamong Desa baik yang aktif maupun yang purna bhakti bersepakat untuk berhimpun dalam sebuah organisasi Pemerintah Desa yang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disusun sebagai berikut :

BAB I

NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN, DAN BENTUK

Pasal 1
(1) Organisasi ini bernama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, disingkat APDESI.

(2) APDESI didirikan pada tanggal 17 Mei 2005 di Jakarta , untuk waktu yang tidak ditentukan.

(3) Organisasi tingkat Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

APDESI adalah organisasi profesi berbentuk kesatuan dengan ruang lingkup nasional, berdaulat dan mandiri, atas dasar kesamaan kegiatan, profesi di bidang pemerintah desa, serta pembangunan pedesaan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3
APDESI berasaskan Pancasila.

Pasal 4

Tujuan APDESI adalah meningkatkan harkat dan martabat Aparatur Pemerintah Desa dan masyarakat sehingga terwujudnya Desa maju yang sejahtera, adil dan demokratis dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

BAB III
SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 5

(1) APDESI Bersifat independent

(2) Independen sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak terlibat dan/ atau melibatkan diri dalam gerakan-gerakan yang mengarah pada kepentingan golongan kelompok, politik dan kekuasaan.

Pasal 6

(1) Fungsi sarana mempunyai arti sebagai sarana komunikasi, fasilitasi, koordinasi, mediasi, advokasi dan perjuangan bagi pemerintah dan masyarakat desa.

(2) Fungsi kemitraan mempunyai arti sebagai mitra pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah dalam masalah-masalah yang menyangkut kepentingan desa.

BAB IV
VISI DAN MISI


Pasal 8
VISI

Terwujudnya Pemerintah Desa yang maju, Sejahtera, Adil, dan Demokratis

Pasal 9
MISI

Misi APDESI Adalah :

(1) Memberdayakan Pemerintah Desa Lembaga-Lembaga Desa dan masyarakat perdesaan.

(2) Mencerdaskan masyarakat perdesaan.

(3) Menjalin kemitraan dengan pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah untuk menciptakan masyarakat adil dan sejahtra.

(4) Menjalin kemitraan dengan pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah dalam rangka percepatan pemberdayaan dan pembangunan desa.

(5) Memperkuat posisi dan eksistensi Desa sebagai pondasi pemerintahan di Indonesia.

BAB IV
DOKTRIN DAN ATRIBUT
Pasal 10

(1) Doktrin APDESI ditetapkan tersendiri oleh Musyawarah Paripurna Organisasi tingkat Pusat.

(2) Doktrin APDESI adalah kesatuan pemikiran APDESI yang mengandung prinsip-prinsip perjuangan APDESI, dan merupakan pedoman, pegangan dan bimbingan dalam pelaksanaan fungsi dan peranan APDESI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Bangsa Indonesia.

Pasal 11

(1) APDESI mempunyai atribut-atribut, terdiri dari Panji / Lambang dan Lagu.

(2) Ketentuan tentang Atribut APDESI ditetapkan tersendiri oleh Musyawarah Paripurna Organisasi Tingkat Pusat

BAB V
KEANGGOTAAN DAN MASA BAKTI


Pasal 12

(1) Anggota organisasi ini adalah:

a. Anggota Biasa adalah para Kepala Desa baik yang aktif maupun purna bhakti, para Pamong Desa baik yang aktif maupun Purna Bhakti.

b. Anggota Istimewa adalah seseorang yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap perkembangan Desa.

c. Anggota Kehormatan adalah para pejabat negara, pengusaha dan tokoh – tokoh yang memberikan dukungan bagi upaya – upaya pertumbuhan dan perkembangan Desa

(2) Setiap anggota biasa mempunyai hak bicara dan hak memberikan suara, hak memilih dan hak dipilih menjadi pengurus organisasi, kecuali anggota istimewa dan kehormatan hanya mempunyai hak bicara.

(3) Setiap anggota wajib menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi, wajib mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi, wajib aktif melaksanakan program organisasi.

Pasal 13

Keanggotaan APDESI berhenti karena:

a. Meninggal dunia.

b. Mengundurkan diri.

c. Membubarkan diri atau dibubarkan.

d. Diberhentikan sebagai anggota dalam rangka tindakan disiplin organisasi.

Pasal 14
MASA BAKTI

Masa bakti kepengurusan APDESI di semua tingkatan adalah 5 ( lima ) tahun.

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN
KEPENGURUSAN

Pasal 15

Struktur Organisasi terdiri dari Organisasi Tingkat Nasional, Organisasi Tingkat Propinsi, Organisasi Tingkat Kabupaten / Kota, Organisasi Tingkat Kecamatan.

Pasal 16

(1) Struktur kepengurusan terdiri dari:

a. Dewan Pimpinan Pusat disingkat DPP dengan ruang lingkup nasional, berkedudukan di Ibukota Negara.

b. Dewan Pimpinan Daerah disingkat DPD dengan ruang lingkup kewenangan Propinsi, berkedudukan di Ibukota Propinsi.

c. Dewan Pimpinan Cabang disingkat DPC dengan ruang lingkup kewenangan Kabupaten / Kota, berkedudukan di Ibukota Kabupaten / Kota.

d. Dewan Pimpinan Kecamatan disingkat DPK dengan ruang lingkup kewenangnan Kecamatan, berkedudukan kota Kecamatan.

(2) Susunan DPP terdiri dari Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Jenderal, beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara Umum, beberapa orang Bendahara, dan beberapa orang Ketua Departemen.

(3) Susunan DPD dan DPC, terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, beberapa orang Wakil Bendahara, beberapa orang Ketua Biro di DPD dan beberapa orang Ketua Bagian di DPC.

(4) Susunan DPK terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa ketua seksi.

(5) Dewan Pimpinan di tiap tingkat kepengurusan bersifat kolektif.

Pasal 17

Pada setiap tingkat kepengurusan diadakan Departemen, Biro, Bidang dan Seksi yang bersifat otonom, sepanjang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan yang diprogramkan oleh APDESI.

BAB VII
WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB


Pasal 17

(1) DPP adalah penyelenggara dan penanggung jawab tertinggi Organisasi.

(2) DPP berwenang :

a. Menentukan kebijaksanaan organisasi sebagai pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Musyawarah Nasional, Keputusan Rapat Kerja Nasional dan Keputusan Musyawarah Paripurna Organisasi.

b. Mengesahkan susunan dan personalia DPD.

c. Membekukan sementara DPD yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(3) DPP berkewajiban:

a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Musyawarah Nasional,Keputusan Rapat Kerja Nasional dan Keputusan Musyawarah Paripurna Organisasi.

b. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional.

c. Menyampaikan laporan keadaan dan perkembangan organisasi kepada Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Paripurna Organisasi.

d. Melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap kepengurusan di daerah.

Pasal 18

(1) Dewan Pimpinan Daerah adalah pelaksana kepengurusan organisasi di wilayahnya.

(2) Dewan Pimpinan Daerah berwenang:

a. Menetapkan kebijaksanaan organisasi di daerahnya sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Musyawarah Nasional, Keputusan Rapat Kerja Nasional, Keputusan Musyawarah Paripurna Organisasi, Keputusan Musyawarah di daerahnya masing-masing, serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan yang lebih tinggi.

b. Mengesahkan susunan dan personalia kepengurusan setingkat di bawahnya.

c. Membekukan sementara Dewan Pimpinan setingkat di bawahnya yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(3) Dewan Pimpinan Cabang berkewajiban:

a. Melaksanakan segala ketentuan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Musyawarah Nasional, Keputusan Rapat Kerja / Musyawarah di daerahnya masing-masing, maupun kebijaksanaan organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan yang lebih tinggi tingkatannya.

b. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musya¬warah Organisasi di tingkatannya masing-masing

c. Memberikan laporan keadaan dan perkembangan organisasi kepada Rapat Kerja di tingkatannya.

Pasal 19

(1) Pada setiap tingkat kepengurusan diadakan Penasehat, dengan kewajiban diminta atau tidak diminta memberikan pembinaan kepada Dewan Pimpinan di masing-masing tingkat kepengurusan.

(2) Pada tingkat DPP, DPD dan DPC diadakan Badan Pertimbangan Organisasi, dengan kewajiban diminta atau tidak diminta memberikan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan di masing-masing tingkat kepengurusan tersebut baik oleh seorang atau lebih atau keseluruhan anggota Badan Pertimbangan Organisasi.

BAB VIII
MUSYAWARAH DAN RAPAT


Pasal 20

Musyawarah dan Rapat terdiri dari :

a. Musyawarah Nasional, disingkat MUNAS.

b. Musyawarah Nasional Luar Biasa, disingkat MUNASLUB.

c. Rapat Kerja Nasional, disingkat RAKERNAS.

d. Musyawarah Paripurna Organisasi tingkat Pusat, Tingkat Daerah dan tingkat Cabang, disingkat MPO.

e. Musyawarah Daerah, disingkat MUSDA.

f. Rapat Kerja Daerah, disingkat RAKERDA.

g. Musyawarah Cabang, disingkat MUSCAB.

h. Rapat Kerja Cabang, disingkat RAKERCAB.

i. Musyawarah Kecamatan, disingkat MUSCAM.

j. Rapat Kerja Kecamatan, disingkat RAKERCAM.

Pasal 21

(1) Musyawarah Nasional merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi, diadakan sekali dalam lima tahun, dengan wewenang:

a. Menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

b. Menetapkan Program Umum Organisasi.

c. Menetapkan penilaian pertanggungjawaban DPP.

d. Menerima pengunduran diri Dewan Pimpinan Pusat serta memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Pusat yang baru.

e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

(2) Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional, diadakan se-waktu-waktu apabila dipandang perlu, dengan ketentuan:

a. Diadakan karena keadaan mengharuskan adanya keputusan yang wewenangnya ada pada Musyawarah Nasional.

b. Diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas kehendak sendiri maupun atas permintaan sekurang-kurangnya lebih separoh jumlah DPD dan DPC.

(3) Rapat Kerja Nasional diadakan dua kali dalam lima tahun, dengan wewenang;

a. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan secara Nasional.

b. Mengevaluasi pelaksanaan program tahunan DPP.

c. Menetapkan keputusan-keputusan yang bersifat penjabaran lebih lanjut program umum organisasi maupun keputusan-keputusan MUNAS lainnya.

(4) Musyawarah Paripuma Organisasi di tingkat DPP diadakan sedikit-dikitnya dua kali dalam setahun, dengan wewenang:

a. Menetapkan penilaian pelaksanaan kebijaksanaan DPP.

b. Memilih dan menetapkan salah seorang Ketua DPP untuk menjabat sebagai Ketua Umum sampai berakhirnya masa bakti DPP bersangkutan, bila Ketua Umum berhalangan tetap.

c. Memilih dan menetapkan salah seorang Wakil Sekretaris Jenderal DPP untuk menjabat sebagai Sekretaris Jenderal sampai berakhirnya masa bakti DPP bersang¬kutan, bila Sekretaris Jenderal berhalangan tetap.

d. memilih dan menetapkan pengisian lowongan antar waktu untuk jabatan lain dalam DPP.

(5) Yang dimaksud berhalangan tetap dalam ayat (4) adalah karena;

a. Mengundurkan diri,

b. atau meninggal dunia.

(6) Musyawarah Daerah / Cabang / Kecamatan diadakan sekali dalam lima tahun, dengan wewenang:

a. Menetapkan kebijaksanaan umum dan pokok-pokok program organisasi daerahnya.

b. Menetapkan penilaian pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Organisasi di masing-masing tingkat.

c. Menerima pengunduran diri Dewan Pimpinan dimasing-masing tingkatan serta memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan yang baru.

(7) Musyawarah Paripurna Organisasi ditingkat DPD atau DPC diadakan sedikit-dikitnya dua kali dalam setahun,dengan wewenang:

a. Menetapkan penilaian pelaksanaan kebijaksanaan DPD atau DPC.

b. Memilih dan menetapkan salah seorang Wakil Ketua DPD atau DPC untuk menjabat sebagai Ketua DPD atau DPC sampai berakhirnya masa bakti DPD atau DPC bersangkutan, bila Ketua DPD atau DPC berhalangan tetap.

c. Memilih dan menetapkan pengisian lowongan antar waktu untuk jabatan lain dan DPD/DPC.

(8) Yang dimaksud dengan berhalangan tetap dalam ayat (7) adalah karena:

- Mengundurkan diri.

- Meninggal dunia.

(9) Rapat Kerja Daerah / Cabang / Kecamatan diadakan sekurang-kurangnya dua kali dalam lima tahun,dengan wewenang:

a. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan di daerahnya.

b. Mengevaluasi pelaksanaan program tahunan di masing-masing tingkat kepengurasan.

c. Menetapkan keputusan-keputusan yang bersifat penjabaran lebih lanjut pokok-pokok program maupun keputusan-keputusan Musyawarah Daerah masing-masing.

BAB IX
HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN LAINNYA


Pasal 22

APDESI menjalin, membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan pada umumnya dan khususnya yang mempunyai kegiatan, profesi dan fungsi di bidang pembangunan perdesaan di dalam negeri maupun di luar negari.

BAB X
KEUANGAN


Pasal 23

Keuangan Organisasi diperoleh dari :

a. Uang pangkal dan uang iuran anggota.

b. Bantuan dan sumbangan yang tidak mengikat.

c. Usaha-usaha lain yang syah.

BAB XI.
PEMBUBARAN


Pasal 24

(1) Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan di dalam suatu Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 ( dua pertiga dari jumlah yang berhak hadir sebagai peserta Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa bersangkutan.

(2) Keputusan pembubaran organisasi hanya sah jika disetujui dengan mufakat bulat atau oleh dua pertiga dari jumlah suara peserta yang hadir.

(3) Dalam hal organisasi bubar, maka kekayaan organisasi diserahkan kepada Badan-badan/Lembaga-lembaga Sosial di Indonesia oleh Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.

BAB XIII
PENUTUP


Pasal 25

(1) Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dan ditambah oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.

(2) Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

(3) Pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diatur dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh DPP.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 17 Mei 2005

MUSYAWARAH NASIONAL I APDESI

Pimpinan Sidang,

                   K e t u a,                                                                                        Sekretaris,


          Sindawa Tarang, S.H.                                                                 Ipin Arifin, S.Sos.

Read More